Penyuluhan Hukum Pada Warga Muhammadiyah Dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong Perspektif Kepastian Hukum

Abstract

Organisasi Muhammadiyah, sebagai salah satu organiasasi islam terbesar di indonesia memiliki banyak aset Tanah wakaf di seluruh negeri termasuk di kabupaten sorong Propinsi Papua Barat. Aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh muhammadiyah di kabupaten sorong memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat pada masyarakat setempat, namun meskipun nilai potensi yang sangat besar, pengeloloan tanah wakafnya seringkali di hadapkan pada sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf. Permasalahan mitra dalam pengabdian yang terjadi di lapangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran, banyak warga muhammadiyah yang belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang konsep tanah wakaf. Administarsi yang rumit dan Akses bantuan Hukum, proses administrasi yang terkait dengan tanah wakaf, termasuk perizinan dan pemantauan seringkali rumit dan memakan waktu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian dalam bentuk penyuluhan, workshop dan pelatihan dengan lokasi di Kantor atau Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Hasil pengabdian yakni (1) Dengan adanya otonomi khusus untuk Tanah Papua atau Sorong sehingga hukum adat yang berlaku didaerah tersebut sehingga memungkinkan beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi tim pengabdi dosen maupun mahasiswa, (2) Warga persyarikatan muhammadiyah masih kekurangan Sumber daya Manusia yang berlatar belakang Advokat atau berprofesi sebagai pengacara, (3) Data tanah wakaf yang tidak lengkap mengakibatkan proses pengabdian belum menyeluruh dalam melakukan aspek penyuluhan pada warga Muhammadiyah yang memiliki tanah wakaf bermasalah atau sengketa pada proses hukum adat masyarakat Papua.